LINGKARTANGERANG.COM - Sebagai salah satu sekutu Israel, Parlemen Inggris atau House of Commons membahas gencatan senjata di Gaza, Palestina. Hal tersebut dilaksanakan sehari setelah AS memveto DK PBB yang menyerukan jeda kemanusiaan.
Pembahasan gencatan senjata antara Hamas dan Israel di Gaza berjalan alot hingga kisruh pada Rabu, 21 Februari 2024. Para pemimpin politik di sana sebagian besar mengecam Israel karena mengeksploitasi dengan kejam prinsip pertahanan diri untuk melegitimasi pembantaian terhadap masyarakat Palestina di Gaza.
Brendan O'Hara, anggota parlemen dari Partai Nasional Skotlandia (SNP) mengatakan, House of Commons mempunyai peluang untuk berada di pihak yang benar dalam sejarah. Dia bersuara untuk mengakhiri kekerasan, sejalan dengan kebijakan partai yang menyerukan pernghentian segera pertempuran di Gaza.
Baca Juga: Memanas! China Sebabkan Kepanikan di Masyarakat Taiwan, AS Beri Peringatan
"Tidak seorang pun akan menyangkal bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri," tutur O'Hara sebagaimana dilansir LingkarTangerang.Com dari Middle East Eye, Kamis 22 Februaari 2024.
"Apa yang tidak boleh dilakukan oleh negara mana pun adalah mengepung penduduk sipil, mengebom daerah padat penduduk, mengusir orang-orang dari rumah mereka, memusnahkan seluruh infrastruktur sipil, dan menetapkan hukuman kolektif yang melibatkan pemutusan aliran air, listrik, makanan, dan obat-obatan bagi warga sipil," tambahnya.
Kisruh di Parlemen Inggris
Anggota parlemen dari partai yang sama dengan O'Hara, Anum Qaisar menyoroti keterlibatan Inggris dalam perang Hamas versus Israel.
"Pemoman F-35 digunakan. Suku cadang untuk jet tempur ini, sistem penargetan laser, dan sistem pelepasan senjata dibuat di pabrik-pabrik di Inggris," kata Qaisar.
Baca Juga: Terjadi Baku Tembak, Badan Pangan PBB Hentikan Bantuan ke Gaza Utara
"Ini adalah tindakan yang korup secara moral dan membuat saya muak karena Inggris terus menjual senjata ke Israel," lanjutnya.
Namun, perdebatan dan kemungkinan pemungutan suara mengenai apakah Inggris harus mengikuti aturan internasional untuk gencatan senjata belum terpecahkan. Perselisihan prosedural dan sengit antara partai-partai oposisi menyebabkan banyakk anggota parlemen keluar sebagai bentuk protes. Kisruh terjadi di sidang parlemen.
Pimpinan Partai Buruh yang diperkirakan akan memenangkan pemilihan umum tahun ini, merasa tidak nyaman dengan penyebutan 'hukuman kolektif' dari lawan. Akan tetapi mereka khawatir dengan pemberontakan anggota parlemen yang mendukung SNP. Untuk itu, mereka membuat pernyataan yang relatif lebih aman.
"Israel tidak dapat diharapkan untuk menghentikan peperangan jika Hamas terus melakukan kekerasan," bunyi pernyataan Partai Buruh.
"Kami telah melihat selama konflik ini bahwa banyak orang menyerukan Israel untuk meletakkan senjata mereka agar Hamas dapat terus berperang," kata Menteri Bayangan Partai Buruh, Lisa Nandy.
Baca Juga: Sidang Dengar Pendapat ICJ tentang Pendudukan Israel, 52 Negara Berpartisipasi
Di luar keduanya, Partai Konservatif juga mempunyai pernyataan yang berbeda. Mereka mengusulkan gencatan senjata segera dengan langkah menuju permanen. Sama dengan sikap Zionis, partai yang berkuasa ini menyebut, kesepakatan akan tercapai jika Hamas membebaskan semua sandera sekaligus melepaskan kendali terhadap Jalur Gaza.
Penilaian di mana Israel dinilai tengah memberikan hukuman kolektif yang tidak adil kepada warga Palestina di Gaza berusaha dihilangkan.
Ketua Parlemen Inggris, Lindsay Hoyle mengatakan, dia akan melanggar aturan dan mengizinkan pemungutan suara mengenai amandemen Partai Buruh sebelum usulan SNP, meskipun banyak yang menentang.
Anggota parlemen menilai, Hoyle bersikap memihak. Padahal seharusnya usulan dari partai oposisi tidak dapat diubah oleh lainnya. Hanya partai yang memegang kendali yang dapat melakukannya.
Baca Juga: PM Israel Benyamin Netanyahu Sebut Tuntutan Hamas Cuma Delusi, Pasukan Israel Makin Dekati Rafah
Setelah itu, anggota SNP dan Partai Konservatif keluar ruangan hingga Hoyle meminta maaf. Rekan-rekan partai meminta dirinya mundur. ***