Network
LINGKARTANGERANG.COM - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BTS yang ditaksir merugikan negara hingga Rp8,32 triliun.
Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka setelah sempat diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu, 17 Mei 2023.
Saat ini, Kejagung bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) siap untuk menelusuri aliran dana kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Johnny G Plate itu.
Baca Juga: Segera Daftar! Hari Terakhir Lowongan Kerja BUMN PT PLN, Dapatkan Gaji hingga Rp15 Juta
Menanggapi hal ini, pengamat politik Rocky Gerung menilai, kasus dugaan korupsi BTS tak hanya berdampak pada Johnny G Plate, tetapi juga kontestasi Pilpres 2024.
"Mereka yang lagi berupaya memastikan jalur capres itu lurus, mungkin akan tersendat-sendat juga karena ada kasus yang biasa orang sebut cassus belli atau kasus yang benar-benar di depan mata," kata Rocky Gerung.
Kemudian, Rocky Gerung juga menyinggung pernyataan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh yang meminta agar Kejagung mengusut aliran dana kasus dugaan korupsi BTS ke partai politik.
Mantan Dosen filsafat Universitas Indonesia itu menuturkan, pola korupsi berjamaah sudah biasa terjadi di Tanah Air. Salah satunya adalah kasus Bank Century beberapa tahun lalu.
Baca Juga: Lowongan Kerja BUMN PT SUCOFINDO Terbaru, Dibuka untuk Banyak Posisi, Dapatkan Gaji yang Kompetitif
Menurut Rocky, dugaan korupsi yang nilainya mencapai triliunan rupiah tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu orang.
"Ya pola itu kita tahu dari sejak Century, segala macam. Begitu menyebut angka T (Triliunan), itu gak mungkin satu orang. Ini Rp8 triliun, itu terlalu absurd kalau itu sekadar untuk dan demi satu partai," ujarnya.
"Itu pasti supaya semuanya merata, supaya gak saling ngomong," tambahnya.
Rocky Gerung mengatakan, korupsi akan mudah diketahui ketika ada persoalan politik, termasuk pencalonan Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Menurutnya, pencalonan Anies Baswedan di Pilpres 2024 membuka kembali kasus 2-3 tahun lalu.
"Peristiwa politik pencalonan Anies itu membuka persoalan yang sudah lama, sudah 2-3 tahun lalu kita dengar isu itu bahwa itu adalah bancakan sebetulnya, itu semacam makan siang di antara parpol-parpol itu. Dan makan siangnya habisin Rp8 triliun," tuturnya.
Tak hanya kasus dugaan korupsi BTS, Rocky mengatakan, potensi korupsi di semua BUMN selalu menjadi bacakan.
Karenanya, ia mempertanyakan mengapa kasus dugaan korupsi BTS yang menyeret nama politisi Partai NasDem itu baru dibuka sekarang.
"Jadi itu pertanyaannya, kenapa baru sekarang? Jadi sebetulnya masalah politik mendahului masalah hukum," ucapnya.
"Kan momentum politik ini yang membuat hukum itu dipaksa bekerja, bukan sesuatu yang basisnya hukum lalu dipolitisir, enggak," kata Rocky Gerung menambahkan.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Usul ke Sri Mulyani Naikkan Gaji Menteri Jadi Rp150 Juta per Bulan: Angka Ini Wajar
Tak cuma itu, ia juga menyinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, ada sesuatu yang mengganjal bagi mantan Wali Kota Solo itu.
"Memang dari awal ini problem politik, yaitu menyembunyikan korupsi itu, tetapi selalu rawan karena begitu ada sesuatu yang mengganjal di hati Jokowi, dia keluarin masalah ini, kan itu," tuturnya.
"Jadi hukum ditaruh di belakang sebetulnya, supaya nanti ada alasan bahwa ini gak ada urusan dengan politik," sambungnya, dikutip LingkarTangerang.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu, 20 Mei 2023.
Selanjutnya, Rocky juga melihat bahwa sikap Surya Paloh yang memilih untuk menantang agar aliran dana kasus dugaan korupsi BTS dibuka, menunjukkan bahwa dirinya mengetahui siapa saja yang ikut menikmati dana tersebut.
"Kelihatannya memang dibagi rata dan pembagian rata itu yang diketahui oleh Surya Paloh. Itu saya kira dasarnya kenapa Surya Paloh memilih untuk nantang daripada untuk tunduk," ucapnya.***
