Network
"Ini adalah tindakan yang korup secara moral dan membuat saya muak karena Inggris terus menjual senjata ke Israel," lanjutnya.
Namun, perdebatan dan kemungkinan pemungutan suara mengenai apakah Inggris harus mengikuti aturan internasional untuk gencatan senjata belum terpecahkan. Perselisihan prosedural dan sengit antara partai-partai oposisi menyebabkan banyakk anggota parlemen keluar sebagai bentuk protes. Kisruh terjadi di sidang parlemen.
Pimpinan Partai Buruh yang diperkirakan akan memenangkan pemilihan umum tahun ini, merasa tidak nyaman dengan penyebutan 'hukuman kolektif' dari lawan. Akan tetapi mereka khawatir dengan pemberontakan anggota parlemen yang mendukung SNP. Untuk itu, mereka membuat pernyataan yang relatif lebih aman.
"Israel tidak dapat diharapkan untuk menghentikan peperangan jika Hamas terus melakukan kekerasan," bunyi pernyataan Partai Buruh.
"Kami telah melihat selama konflik ini bahwa banyak orang menyerukan Israel untuk meletakkan senjata mereka agar Hamas dapat terus berperang," kata Menteri Bayangan Partai Buruh, Lisa Nandy.
Baca Juga: Sidang Dengar Pendapat ICJ tentang Pendudukan Israel, 52 Negara Berpartisipasi
Di luar keduanya, Partai Konservatif juga mempunyai pernyataan yang berbeda. Mereka mengusulkan gencatan senjata segera dengan langkah menuju permanen. Sama dengan sikap Zionis, partai yang berkuasa ini menyebut, kesepakatan akan tercapai jika Hamas membebaskan semua sandera sekaligus melepaskan kendali terhadap Jalur Gaza.
Penilaian di mana Israel dinilai tengah memberikan hukuman kolektif yang tidak adil kepada warga Palestina di Gaza berusaha dihilangkan.
Ketua Parlemen Inggris, Lindsay Hoyle mengatakan, dia akan melanggar aturan dan mengizinkan pemungutan suara mengenai amandemen Partai Buruh sebelum usulan SNP, meskipun banyak yang menentang.
Anggota parlemen menilai, Hoyle bersikap memihak. Padahal seharusnya usulan dari partai oposisi tidak dapat diubah oleh lainnya. Hanya partai yang memegang kendali yang dapat melakukannya.
