Network
LINGKARTANGERANG.COM - Mahkamah Intenasional atau International Court of Justice (ICJ) menggelar sidang dengar pendapat di Den Haag, Belanda tentang pendudukan Israel di Palestina.
Sidang dengar pendapat ICJ yang diikuti oleh 52 negara, termasuk Indonesia, dan tiga organisasi internasional diselenggarakan mulai hari ini, Senin 19 Februari hingga 26 Februari 2024. Jumlah negara yang berpartisipasi tersebut merupakan yang tertinggi sejak berdirinya lembaga pada tahun 1945.
Dengar pendapat ICJ tentang pendudukan Israel di Palestina akan menghasilkan kesepakatan yang bersifat saran, sebuah instrumen dari lembaga internasional di bawah PBB yang tidak memiliki kekuatan mengikat, tetapi mempunyai otoritas hukum dan moral yang signifikan.
Baca Juga: PM Israel Benyamin Netanyahu Sebut Tuntutan Hamas Cuma Delusi, Pasukan Israel Makin Dekati Rafah
Pendudukan Israel di Palestina
Israel telah menduduki wilayah yang diakui hukum internasional sebagai tanah Palestina sejak perang tahun 1967. Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Gaza semuanya termasuk wilayah yang diduduki dengan sistem hukum terpisah. Pembangunan pemukiman dan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap warga Pelstina merupakan faktor utama yang akan menjadi pertimbangan dalam dengar pendapat ICJ.
Sebelumnya pada bulan Desember 2022, Majelis Umum PBB telah mengeluarkan resolusi yang meminta ICJ untuk memberikan pendapat berupa nasehat tentang kependudukan Israel selama 57 tahun di wilayah Palestina.
Majelis Umum telah melakukan pemungutan suara, dengan hasil 87 berbanding 26 dengan 53 abstain mendukung resolusi.
Majelis Umum PBB meminta pendapat Mahkamah Internasional tentang konsekuensi hukum dari penguasaan wilayah oleh Zionis, termasuk di dalamnya tindakan mengubah komposisi demografis, karakter dan status Kota Suci Yerusalem, dan penerapan tindakan diskriminatif terkait, perundang-undangan dan tindakan.
Menlu Palestina di Sidang ICJ
Baca Juga: Mahkamah Internasional PBB Peringatkan Situasi Berbahaya di Rafah, Israel: Perang Terus Berlanjut
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki berbicara di awal sidang. Dia menyebut tentang sulitnya masa kependudukan dan masyarakatnya yang diperlakukan sebagai warga negara kelas dua di tanahnya sendiri.
"Lebih dari 3 sampai 5 jutwa warga Palestina di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, menjadi sasaran penjajahan di wilayah mereka dan kekerasan rasis yang memungkinkan terjadinya penindasan,' kata Riyad al-Maliki sebagaimana dikutip LingkarTangerang.Com dari Middle East Eye, Senin 19 Februari 2024.
"PBB mengabadikan dalam piagamnya hak semua orang untuk menentikan nasib sendiri dan berjanji untuk membersihkan dunia dari kolonialisme dan aparteid. Namun, selama beberapa dekade hak ini tidak diberikan kepada warga Pelstina," tambahnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Retno Marsudi direncanakan akan menyampaikan pendapatnya secara lisan, Jumat 23 Februari 2024.
Untuk mendukung pernyataannya, Retno Marsudi sudah meminta pendapat beberapa ahli untuk menjaring masukan. Dia menuturkan, kita harus menghormati warga Pelstina dalam menentukan nasibnya sendiri.
Baca Juga: 5 Pasien Meninggal di RS di Khan Younis di Tengah Kekhawatiran Israel Serang Rafah
"Pendudukan Palestina oleh Israel yang sudah berlangsung lebih dari 70 tahun tidak akan menghapuskan hak rakyatnya untuk merdeka," tegas Retno Marsudi sebagaimana dikutip LingkarTangerang.Com dari Antara, Senin 19 Februari 2024.***
