LINGKARTANGERANG.COM - Beredar opini di kalangan elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bahwa partai yang diketuai oleh Kaesang Pangarep itu telah memperoleh suara 4 persen di 15 daerah dan diprediksi akan lolos ke Senayan.
Tentunya, penggiringan opini oleh para elite PSI itu menuai banyak kritik publik. Pasalnya, di tengah kekacauan perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), opini tersebut dinilai hanya akan menciptakan deligitimasi terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
Pengamat politik Rocky Gerung pun ikut buka suara terkait hal ini. Dia juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen di Pemilu 2029, yang diduga akan memudahkan PSI untuk lolos ke Senayan.
"Untung gak dipaksakan oleh PSI supaya thresholdnya turun jadi 1,5 persen tuh di Mahkamah Konstitusi," kata Rocky Gerung.
Rocky Gerung mengatakan, inti dari semua ini adalah affirmative action, di mana partai-partai yang secara konvensional tidak lolos ambang batas harus dibantu.
Dia mengatakan, partai hijau di Indonesia masih kurang populer. Karenanya, jangan sampai dengan adanya perubahan undang-undang, maka partai hijau tidak bisa ikut menentukan kebijakan politik di 2029.
"Jadi saya anggap partai yang basisnya minoritas, gender misalnya, buruh, dan lingkungan itu mesti didorong supaya bisa bersuara di 2029. Jadi parliamentary threshold nanti harus berbasis pada kepentingan affirmative action, apalagi ini negara yang basisnya keadilan sosial, maka buruh mesti ada di situ," ujarnya, dikutip LingkarTangerang.com dari kanal YouTube Rocky Gerung pada Jumat, 1 Maret 2024.
Kemudian, mantan dosen filsafat Universitas Indonesia itu berterima kasih kepada Perludem yang telah bekerja keras untuk memungkinkan demokrasi dikembalikan pada substansinya, yaitu proteksi terhadap pihak minoritas yang kerap kali sulit melampaui threshold.
Jokowi Diduga Ikut Bersiasat untuk Gelembungkan Suara PSI
Lebih lanjut, Rocky menuturkan, ambang batas parlemen 4 persen memaksa PSI untuk bersiasat. Menurutnya, partai tersebut sudah memiliki ambisi untuk lolos ke Senayan.
"Bagaimanapun PSI itu sudah punya semacam ambisi, dia sudah klaim ini partai Jokowi, berarti harus masuk parlemen kan," tuturnya.
Salah seorang pendiri SETARA Institute itu menduga, siasat PSI untuk lolos parlemen merupakan salah satu upaya Presiden Jokowi untuk membegal partai-partai kecil.
"Nah pemaksaan itu yang sedang kita uji, apakah pemaksaan itu juga berkaitan dengan upaya Jokowi untuk sebut saja membegal partai-partai kecil demi PSI? Bukan karena demi PSI, karena Kaesang ada di situ kan sebetulnya. Bayangin misalnya kalau PSI gak ada Kaesang, Jokowi gak peduli kan," ucapnya.
"Jadi tetap kita mesti lihat bagaimana permainan Presiden itu mendorong PSI, bahkan mungkin untuk mulai merampok partai-partai lain dengan ancaman atau diam-diam membeli sebetulnya suara-suara itu. Jadi kita duga PSI akan digelembungkan suaranya demi memaksimal dukungan parlemen nanti untuk Gibran dan Jokowi tentunya," tambahnya.
Rocky menilai, sejak awal PSI telah memiliki gairah karena langsung menempel kepada Jokowi dan mendapat coat tail effect dari Prabowo Subianto. Namun, hal itu ternyata tak juga membuat partai tersebut lolos ambang batas parlemen.
Baca Juga: Videotron Anies Baswedan di-Takedown, Rocky Gerung: Buruk Betul Citra yang Dibuat Jokowi
Dengan rendahnya perolehan suara nasional PSI di parlemen, kata Rocky, hal ini menunjukkan bahwa suara untuk Jokowi dan Gibran memang rendah.
"Jadi sebetulnya walaupun ada alasan bahwa partai-partai pendukung PSI tersebar akhirnya ke beberapa partai koalisi, tapi Presidennya tetap Jokowi. Tapi kalau kita hitung ya dia cuma dapat 1,9 persen, dua koma, bahkan sebenarnya misalnya dapat 3 persen pada akhirnya, itu menunjukkan bahwa Jokowi cuma dapat 3 persen, artinya Gibran cuma 3 persen," bebernya.
"Jadi kalau dilihat perolehan suara koalisi 02, itu karena kerja partai-partai. Golkar bekerja, Gerindra terutama bekerja. Jadi sebetulnya kita mau bilang bahwa insignifikan juga adanya Gibran yang di-back up oleh Jokowi di dalam koalisi 02," lanjutnya.
Menurutnya, Jokowi terus berupaya untuk menjaga dinastinya melalui penanaman politik di eksekutif dan parlemen, tapi hal itu tak terjadi. Karena itu, dia menilai tanpa adanya Jokowi, Gibran, atau Kaesang, Prabowo masih bisa melenggang.
Namun, kini PSI akan diingat sebagai partai yang membegal partai-partai kecil, Jokowi adalah kepala negara yang memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan keluarganya, dan Gibran sebagai korban yang diolok-olok publik.
Rocky mengatakan, kondisi ini akan memengaruhi psikologi politik Prabowo hingga 2029 mendatang.
"Jadi itu sebetulnya kenapa kita dorong angket, supaya dibersihkan dulu nih kotoran-kotoran ini," tegasnya.***