Network
LINGKARTANGERANG.COM - Dewan Keamanan (DK) PBB pada hari Jumat, 22 Desember berhasil mengeluarkan resolusi yang memungkinkan bantuan kemanusiaan yang aman, tanpa hambatan, dan diperluas ke Gaza serta kondisi untuk menghentikan pertempuran berkelanjutan.
Resolusi DK PBB tentang bantuan kemanusiaan tersebut lebih lunak daripada seruan sebelumnya tentang gencatan senjata yang diveto oleh AS. Sekutu utama Israel tersebut abstain dalam pemilihan terakhir.
Resolusi DK PBB menyerukan peningkatan bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Namun, Sekjen PBB, Antonio Guterres menyebut, Israel telah menciptakan hambatan besar distribusi.
Baca Juga: Israel 'Kelaparan' Warga Palestina hingga Tutup Rumah Sakit dan Tahan Stafnya
Menurut Sekjen PBB, cara Israel menciptakan hambatan besar distribusi kemanusiaan adalah dengan mengatakan bantuan yang tersedia hanya 10 persen. Padahal kenyataannya, banyak yang tidak diizinkan masuk.
Gilad Erden, Duta Besar Israel untuk PBB mengatakan, resolusi itu tidak perlu. DK seharusnya lebih fokus pada pembebasan para sandera.
"Berkonsentrasi pada menkanisme bantuan tidak diperlukan karena Israel mengizinkan pengiriman bantuan dalam skala yang diperlukan," kata Gilad Erden sebagaimana dikutip LingkarTangerang.Com dari Reuters, Sabtu 23 Desember 2023.
Hamas dan Otoritas Palestina yang bermarkas di Tepi Barat berbeda pendapat tentang resolusi DK PBB. Tindakan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah Gaza dan menentang seruan internasional yang ingin mengakhiri agresi Israel.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Palestina menyambut baik resolusi. Mereka mengatakan itu merupakan sebuah langkah yang akan membantu mengakhiri agresi, memastikan datangnya bantuan dan melindungi rakyat Palestina.
