Civitas Akademika UI Tuntut Pemilu Jujur dan Adil, Hendri Satrio: Kita Tunggu Reaksi Para Wakil Rakyat

- 3 Februari 2024, 09:36 WIB
Pengamat Politik Hendri Satrio
Pengamat Politik Hendri Satrio /Hendri Satrio

LINGKARTANGERANG.COM - Pakar komunikasi politik Hendri Satrio ikut buka suara terkait sikap civitas akademika Universitas Indonesia (UI) dan sejumlah perguruan tinggi lainnya di Indonesia yang menggelar deklarasi kebangsaan untuk menuntut penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Menurut Hendri Satrio, deklarasi kebangsaan oleh civitas akademika UI dan sejumlah perguruan tinggi lainnya di Tanah Air merupakan sikap untuk menyampaikan keresahan.

Karenanya, Hendri Satrio pun mengaku akan menunggu bagaimana sikap para wakil rakyat atau DPR dalam merespons hal tersebut.

"Para Guru Besar, Akademisi, Civitas Akademika Kampus sudah menyampaikan keresahan. Nah, kita tunggu bagaimana reaksi Para Wakil Rakyat?" kata Hendri Satrio, dikutip LingkarTangerang.com dari akun X @satriohendri pada Sabtu, 3 Februari 2024.

Baca Juga: Civitas Akademika UI Ajak Perguruan Tinggi se-Indonesia Kawal Pemilu, Umar Syadat: Pakde Pasti Ketar-ketir

Civitas Akademika Perguruan Tinggi di Indonesia Gelar Deklarasi Kebangsaan

Sebelumnya, civitas akademika UI susul Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) menggelar deklarasi kebangsaan untuk mengawal pemilu 2024 di Rotunda, UI, Depok, Jawa Barat pada Jumat, 2 Februari 2024.

Dalam deklarasi tersebut, UI mengajak perguruan tinggi se-Indonesia untuk merapatkan barisan dan mengawal pemilu dan Pilpres 2024 agar berjalan dengan jujur, adil, serta bermartabat.

Setidaknya ada empat poin utama yang diajukan oleh kampus kuning itu. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan.

Baca Juga: Guru Besar UI Akui Ada Intimidasi Saat Kritik Pemerintah, Masinton Pasaribu: Bansos Negara Dipolitisasi

Ketiga, menuntut semua ASN, pejabat pemerintah, TNI, dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Keempat, mengajak semua perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk mengawasi dan mengawal ketat pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing.

Halaman:

Editor: H Prastya


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah