Network
LINGKARTANGERANG.COM - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana kembali mendapat sorotan publik lantaran menulis surat terbuka kepada pimpinan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Denny Indrayana, Jokowi telah melakukan sejumlah pelanggaran konstitusi.
Denny Indrayana menjelaskan, Jokowi telah melakukan cawe-cawe politik untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan, melakukan pembiaran terhadap KSP Moeldoko yang dianggap mengganggu kedaulatan Partai Demokrat, hingga menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres menuju Pilpres 2024.
Menanggapi hal ini, ahli hukum tata negara Refly Harun menilai sikap Denny Indrayana telah menyadarkan publik bahwa Jokowi sudah terlalu jauh melakukan cawe-cawe politik dan melanggar konstitusi negara.
Refly Harun pun membandingkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dengan Presiden Amerika, Richard Nixon terkait skandal watergate.
“Apa yang diduga dilakukan oleh Presiden Jokowi jauh lebih berat apa yang dilakukan Richard Nixon. Presiden Richard Nixon hanya memasang alat sadap di kantor musuhnya yaitu Demokrat, tapi Presiden Jokowi cawe-cawe dalam banyak hal,” kata Refly Harun.
Refly Harun mengatakan, persoalan ini adalah persoalan yang sangat serius. Menurutnya, persoalan tersebut merupakan bentuk gangguan demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: Denny Indrayana Soal Putusan MK Ubah Sistem Pemilu Jadi Proporsional Tertutup: Sudah Saya Sampaikan…
Mantan Staf ahli Mahkamah Konstitusi itu meuturkan, reformasi yang mengorbankan nyawa pada tahun 1998 lalu terjadi karena rakyat sudah muak dengan otoritarianisme era Orde Baru.
Namun, saat ini Indonesia kembali mundur ke masa-masa otorianisme, di mana marak tindakan KKN dan kesewenang-wenangan para penguasa yang tak lagi menghormati konstitusi.
“Cawe-cawe itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi karena konstitusi memerintahkan presiden untuk menjadi kepala pemerintahan yang membuat situasi kondusif untuk apa saja di Republik ini, termasuk pemilu yang jujur dan adil,” ujarnya, dikutip LingkarTangerang.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Jumat, 9 Juni 2023.
Refly melihat, hingga detik ini Jokowi tidak pernah sekalipun mengeluarkan pernyataan terkait penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.
Sebaliknya, mantan Wali Kota Solo itu hanya meneriakkan riak-riak pemilu yang justru diciptakannya sendiri.
“Padahal riak-riak pemilu itu sudah dia ciptakan sendiri dengan bersikap dan bertindak tidak adil atau cawe-cawe dalam urusan Pemilu,” tuturnya.
Mantan Komisaris PT Jasa Marga itu mengatakan, apa yang dikatakan Denny Indrayana sekadar menegaskan sesuatu yang sudah sama-sama diketahui publik, namun tidak pernah dianggap serius.
Refly pun menjelaskan bahwa pemakzulan bisa dilakukan dengan tiga klausul, yaitu melakukan pelanggaran hukum berat berupa pengkhianatan terhadap negara seperti korupsi, melakukan perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden maupun wakil presiden.
Selain itu, dia memaparkan bahwa Presiden tidak bisa diadili di pengadilan negeri, melainkan pengadilan politik DPR dan pengadilan hukum Mahkamah Konstitusi (MK).***
