Network
"Kenapa? Karena dia adalah bagian dari rezim memenangkan Jokowi dan kita tahu bahwa sampai semalam itu masih ada proses untuk pembuktian di Bawaslu dan terjadi kekerasan di situ kan. Jadi semua hal yang berhubungan dengan upaya untuk mendapat surplus pada masalah kecurangan-kecurangan ini jangan didalilkan pada 1999, justru semua kita menganggap bahwa yang sekarang itu menjadi buruk karena etik reformasi tidak diteruskan, termasuk tidak diteruskan oleh PDIP di 2019," lanjutnya.
Mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia itu menilai PDIP hanya ingin mencari surplus value karena pembelahan politik yang terjadi saat ini. Dia menegaskan, baik Jokowi maupun PDIP sama-sama tidak jujur dalam politik pada Pilpres 2019 silam.
PDIP dan Jokowi diduga terlibat kecurangan dalam Pemilu 2019
Kemudian, Rocky juga mengungkit peristiwa terkait penyelenggaraan Pemilu 2019, di mana saat itu ratusan petugas KPPS meninggal dunia. Hingga saat ini, publik belum mendapatkan kejelasan pasti mengenai kematian tersebut.
Tak hanya kematian ratusan petugas KPPS, saat itu Mahkamah Konstitusi (MK) juga dicurigai ikut campur tangan terkait sengketa Pemilu 2019.
Karenanya, dia mengingatkan agar Todung jangan sampai manipulatif dan ikut memanipulasi data lantaran adanya dugaan keterlibatan PDIP dalam peristiwa tersebut.
"Itu pentingnya mengingatkan jangan sampai manipulatif. Datanya saudara Mulya Lubis pasti dia tahu, tapi dia memanipulasi kan, seolah-olah PDIP itu partai yang bersih di 2019. Enggak begitu dong, mesti fair," ucapnya.
"Walaupun akhirnya Todung itu jadi politisi, saya tetap anggap bahwa iya itu teman saya, Todung Mulya Lubis, tetapi kita mesti tegur itu demi kejujuran sejarah. Jadi pakailah kedudukan Anda sebagai juru bicara, tapi bukan dengan memanipulasi hal yang barusan kita ingat," sambungnya.
Salah seorang pendiri SETARA Institute itu membeberkan bahwa selama periode pemerintahan Jokowi, pelanggaran etik dan ketidakjujuran Pemilu masih terus berlangsung hingga saat ini.
