Network
LINGKARTANGERANG.COM - Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Todung Mulya Lubis mengklaim bahwa pelanggaran di Pilpres 2024 lebih buruk dibandingkan saat Pemilu 1999.
Todung mengungkapkan, banyak terjadi kecurangan jelang Pilpres 2024. Salah satunya terkait pencopotan baliho Ganjar Pranowo - Mahfud MD.
Menurut Todung, sekitar 70 baliho milik pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD dicopot, termasuk di Bali saat ada kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke daerah tersebut.
Baca Juga: Diinstruksikan Jadi Jurkam Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Gibran Rakabuming Raka Terbang ke Jakarta
Menanggapi hal ini, pengamat politik Rocky Gerung ikut buka suara. Dia menyebut Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar Pranowo - Mahfud MD itu salah dalam membuat perbandingan.
Menurut Rocky Gerung Pemilu tahun 1999 merupakan kontras etik antara tuntutan reformasi dengan sisa-sisa politik era Orde Baru, sehingga Pemilu tersebut tidak bisa dibandingkan dengan Pilpres 2024.
"Saudara Todung Mulya Lubis itu dia salah dalam membuat perbandingan. (Tahun) 1998 jelas-jelas kontras etik antara tuntutan reformasi dan sisa-sisa politik Orde Baru, kan itu dasarnya," kata Rocky Gerung.
"Jadi kalau disebut Pemilu 1999 lebih secara etik itu lebih jujur, ya memang kita maksudkan itu. Karena itu, jangan bandingkan dengan 1999. (Pemilu) 1999 itu adalah revolusi atau semi revolusi untuk mengubah etik yang otoritarian pergi pada etik reformasi," tambahnya, dikutip LingkarTangerang.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin, 18 Desember 2023.
Dia pun mengimbau agar semua pihak tidak berlindung pada istilah "curang" dan "tidak curang", termasuk PDIP. Pasalnya, dia menduga partai politik pimpinan Megawati Soekarnoputri itu lah yang melakukan kecurangan di Pilpres 2019 lalu.
"Jadi kita mesti kasih kritik juga, jangan sampai semua orang berupaya untuk berlindung pada istilah curang dan tidak curang, padahal pelaku kecurangan di 2019 kemarin juga adalah PDIP," tuturnya.
