Network
LINGKARTANGERANG.COM - Pernyataan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana yang mengaku mendapat bocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem proporsional tertutup alias coblos partai di Pemilu 2024 menghebohkan publik.
Hal ini juga ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang menyesalkan pernyataan Denny Indrayana tersebut.
Hasto Kristiyanto mengatakan bocoran yang diterima Denny Indrayana soal MK akan mengabulkan gugatan sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024 mengakibatkan spekulasi politik.
Baca Juga: Denny Indrayana Sebut MK Akan Putuskan Proporsional Tertutup di Pemilu 2024, SBY: Bisa Chaos
"Kami sangat menyesalkan pernyataan Bapak Denny Indrayana yang tanpa menyebut sumber yang jelas, kemudian telah menciptakan suatu spekulasi politik," kata Hasto Kristiyanto yang dikutip LingkarTangerang.Com dari Antara pada Senin, 29 Mei 2024.
Hasto Kristiyanto juga menyesalkan tuduhan Denny Indrayana yang menyebut putusan sistem proporsional tertutup itu merupakan bagian dari skenario politik tertentu.
Sekjen PDIP tersebut tegas menyatakan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah sama sekali membuat skenario politik melalui gugatan sistem pemilu di MK.
Bahkan, Hasto Kristiyanto juga meminta kepada Denny Indrayana untuk mengungkap sumber informasi yang dia dapat.
"Sebaiknya beliau mempertanggungjawabkan siapa sumber yang disebutkan, yang telah menciptakan suatu spekulasi politik yang tidak perlu," ujarnya.
Kemudian, Hasto Kristiyanto mengajak semua pihak untuk menanti MK menggelar sidang putusan atas gugatan uji materi sistem proporsional terbuka tersebut.
Menurut Hasto Kristiyanto, PDIP sendiri siap mengikuti Pemilu 2024 dengan sistem proporsional terbuka maupun proporsional tertutup.
"Meskipun PDIP berdasarkan aspek-aspek strategis dan juga untuk mendorong pelembagaan partai politik, kami mendorong proporsional tertutup. Tetapi kami juga siap apa pun yang diputuskan oleh MK," ujarnya.
Lebih lanjut, soal sistem Pemilu 2024 Hasto menyebut PDIP selalu mendorong pelembagaan partai.
Hasto menilai pelembagaan partai, PDIP mampu menghadirkan stok kader terbaik untuk menjadi pemimpin Indonesia ke depan.
Hasto lantas menyebut sosok seperti Ahmad Basarah, Bambang Wuryanto, Pramono Anung, dan Ganjar Pranowo terlahir dari proses pelembagaan partai dengan kaderisasi.
"PDIP selalu siap. Baik pemilu legislatif dengan daftar terbuka maupun tertutup," pungkasnya.
Baca Juga: PPP Tak Masalah Jika Sandiaga Uno Gabung ke PKS
Untuk diketahui, MK menerima permohonan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022 yang lalu.
Pemohon terdiri dari 6 orang, yakni Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono.
Di sisi lain, delapan dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI pun menyatakan menolak sistem pemilu proporsional tertutup yakni Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP dan PKS.
Fraksi yang menginginkan sistem pemilu proporsional tertutup hanya PDIP.***
