Network
Baca Juga: 3 Tips Ampuh untuk Menghindari Investasi Bodong, Kamu Wajib Tahu Agar Uang Tak Melayang Sia-sia!
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menyinggung bahwa wilayah dan wewenang MK yang seharusnya adalah menilai apakah sebuah UU bertentangan dengan konstitusi atau tidak, bukan untuk menetapkan UU mana yang paling tepat.
"Kalau MK tidak memiliki argumentasi kuat bahwa Sistem Pemilu Terbuka bertentangan dgn konstitusi sehingga diganti menjadi tertutup, mayoritas rakyat akan sulit menerimanya," ujarnya.
"Ingat, semua lembaga negara termasuk Presiden, DPR dan MK harus sama-sama akuntabel di hadapan rakyat," tambahnya.
Lebih lanjut, SBY juga mengungkapkan mayoritas partai politik telah menyampaikan sikap penolakan soal diubahnya sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024.
Baca Juga: Resmi Keluar dari Gerindra, Sandiaga Uno Akui Bertemu dengan PPP dan PKS, Bakal Umumkan Partai Baru
"Ketiga, sesungguhnya penetapan UU tentang sistem pemilu berada di tangan Presiden dan DPR, bukan di tangan MK. Mestinya Presiden & DPR punya suara tentang hal ini. Mayoritas partai politik telah sampaikan sikap menolak pengubahan sistem terbuka menjadi tertutup. Ini mesti didengar," pungkasnya.
SBY juga yakin semua partai politik dalam menyusun DCS memiliki asumsi sistem pemilu tidak diubah.
Dirinya menjelaskan jika Pemilu 2024 diubah di tengah jalan menjadi sistem proporsional tertutup, KPU dan partai politik harus siap mengelola 'krisis' ini.
"Pandangan saya, untuk pemilu 2024 tetap menggunakan Sistem Proporsional Terbuka. Setelah pemilu 2024, Presiden dan DPR duduk bersama untuk menelaah sistem pemilu yg berlaku, untuk kemungkinan disempurnakan menjadi sistem yg lebih baik. Dengarkan pula suara rakyat," tegasnya.
