Network
LINGKARTANGERANG.COM - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming disebut-sebut bisa gagal jadi cawapres Prabowo Subianto setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah mendapatkan cukup bukti terkait dugaan pelanggaran etik para hakim konstitusi.
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani pun mengungkap salah satu hal yang bisa memengaruhi pencalonan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024 mendatang, yakni dokumen perbaikan permohonan dari Almas Tsaqibbirru ternyata tidak ditandatangani.
Ahli hukum tata negara Refly Harun pun ikut buka suara dan menyebut hal itu sebagai sesuatu yang fatal. Dia berharap agar Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus paman Gibran Rakabuming, Anwar Usman beserta hakim konstitusi lainnya yang bermasalah dipecat.
"Kalau saya sih berharap bahwa paling tidak Anwar Usman diberhentikan dan hakim-hakim lain juga diberhentikan karena hakim-hakim itu tidak independent, termasuk yang dissenting itu," kata Refly Harun.
Hakim konstitusi sudah tak independen
Menurut Refly Harun, saat ini hanya ada dua hakim konstitusi relatif independen, yakni Saldi Isra dan Suhartoyo. Hal ini dinilai sikap kedua hakim tersebut terhadap permohonan judicial review (JR) presidential threshold.
Sementara, kata Refly, kelima hakim MK lainnya lebih pro kepada pihak Istana. Karenanya, dia menilai para hakim ini telah kehilangan legitimasi.
"Makannya saya katakan di MK itu cuma dua saja yang relatif independen, Saldi Isra dan kemudian Suhartoyo. Karena saya menghitungnya dari permohononan judicial review presidential threshold. Sementara Arief Hidayat dalam konteks ini dia dissenting tapi sesungguhnya diu kan lebih pro pada Teuku Umar ya. Hakim-hakim lainnya juga melipir ke sana dan melipir ke sini," bebernya, dikutip LingkarTangerang.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Minggu, 5 November 2023.
"Kalau Wahidudin Adams ya karena dia mau pensiun, makannya dia agak lebih independen sekarang. Sementara lima hakim lainnya kelihatan pro istananya. Jadi karena itu menurut saya semua hakim ini sudah kehilangan legitimasi, jadi semua perlu diberhentikan," tambahnya.
