Network
LINGKARTANGERANG.COM - Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah resmi berpasangan dengan Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden (cawapres). Deklarasi dilakukan di Hotel Majapahit, Surabaya, Sabtu 2 September 2023.
Sejak pertama kali Partai Demokrat mengumumkan keputusan Anies Baswedan untuk berpasangan dengan Cak Imin, pro dan kontra di media sosial tidak bisa dihindari. Apalagi Partai Demokrat akhirnya menyatakan diri keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Mereka menilai Anies dan Partai Nasdem menghianati perjanjian bersama.
KPP kini menyisakan Nasdem, PKS, dan PKB yang baru bergabung dengan diputuskannya Ketua Umum sebagai cawapres.
Baca Juga: Anies Baswedan Resmi dengan Cak Imin, Alissa Wahid: Buktikan Apa yang Disampaikan Bapak
KPK akan Periksa Cak Imin yang Resmi Jadi Cawapres Anies Baswedan
Di luar dinamika politik yang terjadi antara Partai Demokrat dan Anies Baswedan serta Nasdem di KPP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan pernyataan terkait kasus di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).
KPK berencana akan melakukan pemeriksaan kepada Cak Imin terkait dengan korupsi di Kemenaker saat dirinya menjabat sebagai orang nomor 1 di sana, tahun 2012.
"Jadi tentu kita melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempusnya, waktu kejadian kapan. Jadi kita dapat laporan dan laporan itu ditindaklanjuti ... Kalau kejadiannya tahun itu ya siapa yang menjabat tahun itu," kata Asep Guntur Rahayu, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, dikutip LingkarTangerang.Com dari Antara, Jumat 1 Septemberi 2023.
"Semua pejabat di waktu kejadian dimungkinkan kita minta keterangannya. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya," tambah Agus.
Baca Juga: PKB Pindah Dukungan ke Anies Baswedan, Prabowo: Rakyat Menilai, Rakyat Tidak Bodoh
