Network
LINGKARTANGERANG.COM - Mantan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY merespons pernyataan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana soal sistem proporsional tertutup.
SBY tergerak memberikan tanggapan usai Denny Indrayana mengaku mendapatkan informasi bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengubah Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup dan bukan sistem proporsional terbuka seperti yang berlaku saat ini.
SBY mengatakan jika yang disampaikan Denny Indrayana ini benar, maka hal ini akan menjadi isu besar di Indonesia.
Melalui akun Twitter @SBYudhoyono pada Minggu, 28 Mei 2023, SBY mempertanyakan ke MK soal apa ada suatu hal yang darurat sehingga sistem pemilu harus diganti ditengah jalan.
SBY menilai mengganti sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan chaos atau kekacauan politik.
"Pertanyaan pertama kpd MK, apakah ada kegentingan dan kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai?," cuit SBY yang dikutip LingkarTangerang.Com dari akun Twitter @SBYudhoyono pada Minggu, 28 Mei 2023.
"Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kpd KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan chaos politik," sambungnya.
Kemudian, SBY mempertanyakan ke MK apakah Undang-undang (UU) sistem Pemilu proporsional terbuka bertentangan dengan konstitusi.
Baca Juga: 3 Tips Ampuh untuk Menghindari Investasi Bodong, Kamu Wajib Tahu Agar Uang Tak Melayang Sia-sia!
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menyinggung bahwa wilayah dan wewenang MK yang seharusnya adalah menilai apakah sebuah UU bertentangan dengan konstitusi atau tidak, bukan untuk menetapkan UU mana yang paling tepat.
"Kalau MK tidak memiliki argumentasi kuat bahwa Sistem Pemilu Terbuka bertentangan dgn konstitusi sehingga diganti menjadi tertutup, mayoritas rakyat akan sulit menerimanya," ujarnya.
"Ingat, semua lembaga negara termasuk Presiden, DPR dan MK harus sama-sama akuntabel di hadapan rakyat," tambahnya.
Lebih lanjut, SBY juga mengungkapkan mayoritas partai politik telah menyampaikan sikap penolakan soal diubahnya sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024.
Baca Juga: Resmi Keluar dari Gerindra, Sandiaga Uno Akui Bertemu dengan PPP dan PKS, Bakal Umumkan Partai Baru
"Ketiga, sesungguhnya penetapan UU tentang sistem pemilu berada di tangan Presiden dan DPR, bukan di tangan MK. Mestinya Presiden & DPR punya suara tentang hal ini. Mayoritas partai politik telah sampaikan sikap menolak pengubahan sistem terbuka menjadi tertutup. Ini mesti didengar," pungkasnya.
SBY juga yakin semua partai politik dalam menyusun DCS memiliki asumsi sistem pemilu tidak diubah.
Dirinya menjelaskan jika Pemilu 2024 diubah di tengah jalan menjadi sistem proporsional tertutup, KPU dan partai politik harus siap mengelola 'krisis' ini.
"Pandangan saya, untuk pemilu 2024 tetap menggunakan Sistem Proporsional Terbuka. Setelah pemilu 2024, Presiden dan DPR duduk bersama untuk menelaah sistem pemilu yg berlaku, untuk kemungkinan disempurnakan menjadi sistem yg lebih baik. Dengarkan pula suara rakyat," tegasnya.
Baca Juga: Projo Ungkap Jokowi Tak Mau Gibran Jadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2024, Ini Alasannya
Untuk diketahui, Denny Indrayana mengaku mendapat informasi terkait gugatan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sistem Proporsional Terbuka di MK.
Denny Indrayana menuturkan MK akan mengabulkan sistem Pemilu kembali menjadi proporsional tertutup alias coblos partai.***
