LINGKARTANGERANG.COM - Sikap politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengundang kritik dari para tokoh. Terlebih setelah ia mengundang para ketua umum partai ke Istana dan mengaku akan cawe-cawe politik jelang pemilu 2024.
Salah satu tokoh yang mengkritisi sikap politik Jokowi adalah kritikus Faizal Assegaf.
Faizal Assegaf menilai, peran Jokowi sebagai presiden ataupun petugas partai semakin sulit dibedakan.
Bahkan menurutnya, sikap mantan Gubernur DKI Jakarta itu berpotensi menimbulkan kegaduhan dan kecurangan pemilu.
"Mendekati Pilpres, peran Jokowi sebagai presiden dan petugas partai semakin sulit dibedakan. kepribadian ganda tersebut menyulut aneka kegaduhan dan berpotensi membuat pemilu curang dan destruktif," kata Faizal Assegaf.
Selain itu, ia juga menyayangkan sikap Jokowi yang dinilainya semakin agresif dalam merusak tatanan negara.
Menurutnya, seorang kepala negara harus bersikap netral dalam penyelenggaraan pemilu.
"Selaku kepala negara, Jokowi yang mesti netral, justru menegaskan dirinya cawe-cawe alias tidak netral. Di sisi itu, eksistensinya sebagai petugas partai makin agresif merusak tatatan bernegara," ujarnya, dikutip LingkarTangerang.com dari akun Twitter @faizalassegaf pada Kamis, 1 Juni 2023.
"Celakanya, kawanan hulubalang dan buzzer di lingkaran Istana mengklaim Jokowi berpolitik mendukung Capres - Cawapres, tidak menabrak etika dan aturan. Kesimpulan yang ngawur dan sangat melukai hati rakyat," tambahnya.
Faizal Assegaf menilai, mantan Wali Kota Solo itu tidak mempunyai rasa malu.
Baca Juga: Sejarah Hari Lahir Pancasila 1 Juni Berawal dari Pendirian BPUPKI
Pasalnya, Presiden yang diupah oleh negara dari pajak rakyat justru dianggap mengkhianati sumpah jabatan hingga memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
"Jokowi tidak punya rasa malu, kedudukanya sebagai presiden, diupah oleh negara dari pajak rakyat. Mestinya tidak mengkhianati sumpah jabatan, tertib bernegara dan tidak manfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi," tuturnya.
Ia pun mengimbau, apabila orang nomor satu di Indonesia itu tetap ingin cawe-cawe di Pilpres 2024 mendatang dan bertindak sebagai petugas partai, maka sebaiknya cuti atau mundur dari kursi Presiden.
Hal ini bertujuan agar fasilitas dan anggaran negara tidak digunakan untuk operasional politik yang terselubung.
Baca Juga: Inilah Daftar Daerah dengan Biaya Hidup Termurah di Banten, Gak Sampai Rp1 Juta per Bulan!
"Kalau Jokowi mau terlibat cawe-cawe Pilpres dan bertindak sebagai petugas partai, sebaiknya mengambil cuti atau mundur dari kursi presiden. Agar fasilitas dan anggaran negara tidak dicopet untuk operasional politik terselubung," tegasnya.
Menurut Faizal Assegaf, cuti atau mundur dari jabatan Presiden merupakan hal yang lebih bermartabat.
Pasalnya, Jokowi bisa bebas dalam mengusung capres yang didukungnya maupun menjadi koordinator penggalangan kekuatan politik.
Baca Juga: Inilah Daftar Daerah dengan Biaya Hidup Termurah di Banten, Gak Sampai Rp1 Juta per Bulan!
Dengan demikian, kata Faizal, demokrasi tidak akan dirusak oleh syahwat kekuasaan yang membabi buta.
Faizal menilai, apabila Jokowi tetap ngotot untuk cawe-cawe politik, maka hal ini bisa memicu kecurangan Pilpres dan menimbulkan kegaduhan yang membahayakan persatuan.
"Bila Jokowi ngotot cawe-cawe, tindakan bobrok jelas itu berpotensi memicu Pilpres berubah jadi arena kecurangan. Akibatnya situasi nasional jelang pemilu tambah gaduh dan sangat membahayakan persatuan nasional," ucapnya.
Ia pun mengingatkan Jokowi bahwa seorang presiden digaji oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan adil dan amanah, bukan menjadi makelar politik demi melayani gerombolan buzzer ataupun capres benalu.***