LINGKARTANGERANG.COM - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mohammad Mahfud MD resmi menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengumumkan penunjukkan Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar hari ini, Rabu 18 Oktober 2023 saat konfrensi pres di Kantor DPP PDIP, Jakarta.
Dengan demikian sudah dua pasangan capres dan cawapres yang akan mengikuti Pilpres 2024. Selain Ganjar - Mahfud MD, ada pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar. Partai pengusung masing-masaing pasangan berencana akan mendaftarkan mereka besok, Kamis 19 Oktober 2023.
Baca Juga: Mahfud MD Resmi Jadi Cawapres Ganjar Pranowo, PDIP Langsung Daftarkan ke KPU Besok
Dhandy Laksono Ungkap Rapor Merah Mahfud MD
Penunjukkan Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar mendapat tanggapan pro dan kontra dari berbaga pihak. Salah satu yang menanggapi adalah jurnalis senior, Dandhy Laksono.
Dia tidak menyatakan ketidaksetujuan terhadap pilihan PDIP yang didukung PPP, Partai Hanura, dan Perindro itu. Hanya saja di media sosial, Dandhy Laksono menuliskan tiga hal tentang Mahfud MD.
Yang pertama, tentang dukungannya terhadap UUC Ciptaker yang inskonstusional.
"UU Ciptaker inkonstitusional, didukung," tulis Dandhy Laksono sebagaimana dikutip LingkarTangerang.com dari akun X @Dandhy_Laksono, Rabu 18 Oktober 2023.
Mahfud MD, tokoh yang mengerti masalah hukum pada bulan Januari 2023 lalu memang menyatakan, Perppu Ciptaker tidak mengandung pasal koruptif. Orang yang memberikan komentar belum membaca isinya secara keseluruhan. Mahfud pun menyebut, meski UU Ciptaker dibatalkan MK dan dianggap inskontitusional materi intinya tidak dibatalkan.
Baca Juga: BREAKING NEWS! Mahfud MD Resmi Jadi Cawapres Ganjar Pranowo, Megawati: Demi Kepentingan Rakyat
Selanjutnya, Dandhy Laksono menyoroti tugas Menko Polhukam yang berkaitan erat dengan masalah Papua.
Pada tahun 2020, Mahfud MD pernah menyebut data korban dan tahanan politik Papua yang diungkapkan Veronica Koman sebagai 'sampah'. Meski pernyataannya kemudian diralat, tokoh yang pernah diprediksi menjadi pasangan cawapres Jokowi pada tahun 2019 itu sudah menuai kontroersi.
"Tak ada terobosan masalah Papua. Bahkan menyebut data tahanan politik dan korban, "sampah"," tambah Dandhy Laksono.
Terakhir, di bawah wewenangnya, Mahfud MD tidak pernah memberi solusi atas kekerasan yang banyak dilakukan polisi beberapa tahun belakangan.
Baca Juga: BREAKING NEWS: Megawati Tunjuk Mahfud MD jadi Cawapres Ganjar Pranowo
"Kekerasan polisi di mana-mana dan tak ada kebijakan elementer untuk memperbaiki. Termasuk tragedi Kanjuruhan," pungkas Dandhy Laksono. ***